MENUJU INDONESIA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Tertinggalnya Indonesia dalam penerapan teknologi informasi dan komputer dibanding negara-negara tetangga merupakan satu hal yang tidak aneh, karena kemampuan manajerial para birokrat Indonesia belum mampu mengendalikan suatu pekerjaan yang sifatnya rutin dan semuanya terlihat pada keadaan dimana hampir disemua lini infrastruktur, Indonesia tertinggal dan dalam keadaan amburadul.


Melalui pengamatan penulis, ketertinggalan bangsa Indonesia dalam penerapan teknologi informasi disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya komitmen dari pimpinan tertinggi yang selalu membuat “kambing hitam” kacaunya penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Dan berdasarkan pengalaman, memang salah satu sumber kegagalan kita untuk ikut dalam gelombang teknologi informasi adalah kebijakan yang tidak konsisten dan terkesan asal-asalan
   
2. Kemampuan tingkat manajerial di pimpinan sebagian besar tidak memiliki basis teknologi informasi, sehingga banyak sekali pekerjaan yang lebih effisien di penerapan teknologi informasi tidak dilirik atau bahkan dihindari penerapannya. Banyak sekali Kepala atau Pimpinan yang gagap teknologi, sehingga tidak dapat mengarahkan bawahannya untuk memanfaatkan teknologi informasi
   
3. Kalaupun institusinya ditekan untuk memanfaatkan teknologi informasi, biasanya Kepala atau Pimpinan tidak mengetahui dengan persis apa yang harus mereka lakukan, sehingga ahirnya mencari konsultan yang berbasis vendor tertentu sehingga seluruh proyeknya dikuasai oleh keuntungan semata, bukan menomor satukan pemanfaatannya
   
4. Infrastruktur penunjang tidak mendukung operasi yang berbasis teknologi informasi, seperti misalnya listrik yang kurang dan sering mati-nyala, gedung atau ruangan yang tidak memadai dan infrastruktur lainnya
   
5. Alasan klise yang memang menjadi kenyataan adalah terlalu luasnya Indonesia, sehingga penerapannya tidak dapat merata, baik karena kekurangan biaya maupun pemikiran yang terlambat karena konsentrasinya tidak dapat jalan sekaligus
   
6. Kebanyakan usia produktif dan yang bekerja di perkantoran tidak berbasis teknologi informasi, sehingga semua pekerjaan jalan seperti biasanya dan tidak pernah memikirkan effisiensi atau pemanfaatan teknologi informasi yang konsisten
   
7. Dunia teknologi informasi terlalu cepat berubah dan berkembang, sehingga tidak dapat diikuti dengan langkah yang “alon-alon asal kelakon”

Dari ketujuh alasan yang selalu kita dengar dan terjadi, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Indonesia akan maju dan tidak kalah dengan negara tetangga jika dalam pemerintahannya menerapkan teknologi informasi dan komputer untuk kegiatan sehari-harinya.

Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat penting, karena nasib Indonesia di masa depan akan tergantung dari kemampuan masyarakatnya menguasai dan menerapkan teknologi informasi untuk pekerjaannya masing-masing.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono sudah mengantisipasi hal ini dengan membentuk satu lembaga khusus dibawahnya, yaitu Dewan TIK Nasional (DeTIKnas) yang tugasnya memikirkan cara-cara pemerintah Indonesia untuk menerapkan teknologi infomasi dan komputer.

Berdasarkan tujuh atau lebih kondisi yang terjadi di masyarakat Indonesia, dilingkungan pemerintahan khususnya, maka dapat disimpulkan empat pokok pemecahan masalah atas ketertinggalan bangsa Indonesia terhadap negara tetangga, yang poin-nya adalah sebagai berikut :

1. Effisiensi Bandwidth untuk Indonesia
2. Pengembangan Local Content
3. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Indonesia dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Kerja Sama Antar Departemen

Dalam posisi Indonesia yang sedang mencari bentuk dalam pengelolaan negara dan sifatnya yang terlalu sensitif terhadap isu politik dan sosial, memang sangat tidak mudah untuk mencari solusi.

Terjadinya tumpang tindih tanggung jawab diantara departemen dan bahkan terkesan saling menyalip kepentingan, yang ahirnya memperlambat penerapan penggunaan teknologi informasi yang memang selalu konsisten dan tidak mudah disisipi oleh “kebijaksanaan”.

Komitmen atasan merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan, dan saat ini tidak mudah untuk mencari “atasan” yang punya wawasan kedepan dan mau menerobos berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh penerapan teknologi informasi.

Infrastruktur yang tidak menunjang, tim teknis yang tidak handal dan masih tergantungnya semua bagian ke satu pekerjaan yang membutuhkan “kebijaksanaan” adalah hal-hal yang menghambat penerapan teknologi informasi di seluruh kantor pemerintahan.

Effisiensi Bandwidth untuk Indonesia

Saat ini penggunaan bandwidth di Indonesia sangat tidak effisien, kebanyakan orang Indonesia menggunakan mail server seperti yahoo.com, gmail.com, hotmail.com atau domain lainnya yang berada di Amerika atau di luar negeri. Dengan menggunakan domain yang berada diluar, otomatis kita memerlukan infrastruktur untuk mengakses jaringan tersebut, dan biaya untuk mengaksesnya lumayan mahal karena selain harus menggunakan satelit, kita juga tergantung kepada operator yang menguasai jaringan serat optik yang melintas laut luas.

Selain harus keluar negeri untuk mengakses data pribadi yang sebetulnya dapat dipasang di dalam kantor sendiri, keadaan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia juga kacau balau, karena semua departemen atau bagian mengakses sendiri-sendiri jaringan internetnya, sehingga ahirnya keadaan per-internet-an di dalam negeri menjadi kacau dan tidak effisien.

Sebetulnya tidak salah kalau setiap departemen atau bagian membangun jaringan akses sendiri, hanya saja, seringkali effisiensinya dibawah 50%, sehinga dana dan anggaran yang disediakan tidak terpakai separuhnya, atau bahkan hanya 25% jika diasumsikan sore dan malam hari sama sekali tidak terpakai.

Pemakaian bandwidth luar negeri ini memang sangat ironis sekali, karena selain menjadi kebutuhan pokok, ahirnya setiap departemen juga sangat tergantung pada operator asing untuk mengambil data yang semestinya ada di server di dalam kantor yang bersangkutan.

Ide yang diusulkan untuk menangani masalah ini adalah dengan membangun jaringan antar kota yang sudah diluncurkan dalam proyek Palapa Ring, dimana setiap kota diseluruh Indonesia berupaya untuk saling menyambung ke kota terdekat atau Jakarta sebagai pusat pemerintahan, sehingga besarnya jaringan ini ahirnya milik pemerintah yang memang diamanahkan untuk menguasai infrastruktur yang ahirnya selain dipakai untuk operasional pemerintahan, juga dapat dimanfaatkan oleh masayarakat sekelilingnya.

Pemborosan anggaran karena pembangunan yang tidak ada ujung pangkalnya dapat dihindari dan pada ahirnya, pemanfaatan bandwidth akan lebih dari 80% yang berarti penghematan lebih dari setengah yang sudah kita keluarkan saat ini.

Pengembangan Local Content

Berkaitan dengan effisiensi penggunaan bandwidth di pemerintahan yang sudah dipaparkan di bagian atas, pengembangan local content atau isi internet Indonesia (I3) juga merupakan satu hal yang harus dipikirkan.

Pemindahan email ke server lokal, pembangunan situs yang disimpan di server lokal dan pengembangan I3 lainnya merupakan langkah yang harus kita lakukan secara terus menerus dan tidak terputus. Kelemahan selama ini adalah kita tidak memiliki konten yang handal yang dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, sehingga email saja harus dipasang di server luar negeri.

Pemerintah sebagai “enabler” merupakan solusi untuk memperkaya I3 dengan berbagai aplikasi yang berbasis web seperti perpanjangan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Pindah, Kartu-Kartu lainnya yang secara berkala akan diakses oleh masyarakat 24/7 (dua puluh empat jam selama satu minggu penuh).

Penggabungan data antar departemen dan lintas sektoral ke swasta merupakan satu cara yang akan sangat effisien untuk meningkatkan pemakaian teknologi informasi di masyarakat, sehingga seluruh pekerjaan dapat dilakukan di rumah atau di kantor masing-masing, sehingga ahirnya juga akan menghemat penggunaan BBM dan effisiensi nasional.

Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membangun data centre di masing-masing kota propinsi, kotamadya dan kabupaten yang jumlahnya sekitar 461 kota, kemudian mengintegrasikan di pusat data (DRC) yang dikelola oleh Kominfo bekerja sama dengan Ristek untuk pengembangan dan pemiliharaannya.

Dengan dibangunnya data centre, diharapkan akan banyak pengembang aplikasi berbasis web yang akan berkreasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, dan ahirnya kebutuhan masyarakat akan pengolahan data elektronik juga akan meningkat.

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Indonesia dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini masih terkesan asal pakai saja, belum menyentuh pada kebutuhan yang primer, hanya melulu di bidang finansial dan pengelohan database, sementara untuk bidang-bidang lain seperti keamanan (security), effisiensi dan proses kerja masih sangat terbatas pemanfaatannya.

Penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi ini memang masih sangat terbatas, karena kebutuhan masyarakat masih merasakan belum menjadi kebutuhan primer.
Penggunaan perangkat mobile semacam Blackberry baru saja meledak dalam satu tahun terakhir ini, dan memang teruji dapat meningkatkan effisiensi dan unjuk kerja diperkantoran, sementara pemanfaatan teknologi informasi lainnya sedang diuji coba, misalnya mengatur peralatan jarak jauh, pemantauan kamera digital dan social network untuk komunitas tertentu.

Otomatisasi pembayaran di jalan tol, sistem pembayaran otomatis untuk bus way, kereta api, pesawat terbang atau kapal air, transaksi ditempat-tempat pembelajaan dan pembayaran-pembayaran yang menggunakan kartu khusus, semuanya sedang dalam taraf pengembangan, karena kemajuan di bidang ini sebetulnya yang dapat membuktikan kemampuan bangsa Indonesia dalam menerapkan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari.

Pembuatan KTP, SIM dan kartu-kartu lainnya secara on-line dan dapat diakses dari rumah merupakan bagian penting dari peningkatan apresiasi masyarakat terhadap teknologi informasi, dan pada ahirnya kemajuan teknologi secara umum akan terbukti.

Untuk kontinuitas apresiasi masyarakat terhadap teknologi informasi, Departemen Pendidikan Nasional harus menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komputer sejak dini sehingga usia produktif dapat betul-betul memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh.

Kerja Sama Antar Departemen

Kerja sama antar departemen atau bagian di dalam satu perkantoran merupakan pekerjaan besar yang harus dilalui untuk menerapkan penggunaan teknologi informasi secara nasional.
Saat ini, penerapan teknologi informasi dan komputer di lingkungan pemerintah masih tersebar secara acak dan tidak konsisten, apalagi dengan kondisi sistem pemerintahan yang berbasis ke arah vertikal, ketidak perdulian ke bagian lain secara horisontal menyebabkan banyak hambatan dalam penerapan teknologi informasi dan komputer di lingkungan pemerintahan.

Sudah ada beberapa departemen yang menerapkan “satu pintu” untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komputer, tetapi antar departemen masih belum dapat terjadi karena anggaran dan kewenangannya berbeda dan tidak dapat dijadikan satu.

Adalah tantangan kita untuk membuat suatu sistem terpadu diantara semua departemen, sehingga satu sama lain dapat punya peran dan memanfaatkan teknologinya secara effisien dan tepat guna.

Keterlibatan Kominfo dalam bidang ini memang sangat diharapkan, apalagi pemerintah memang sudah berniat mengejar semua ketinggalan ini dengan membentuk DeTIKnas dan beberapa program-program yang berbasis teknologi informasi dan komputer.

Kesimpulan

Empat pokok pikiran ini jika diterapkan mudah-mudahan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer di Indonesia, dan jelas sekali bahwasanya pemerintah punya peran yang sangat besar dalam peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Hanya saja, sistem pemerintahan yang sudah jalan puluhan tahun ini semuanya berdasarkan pada repeating job, artinya selalu terjadi pengulangan pekerjaan yang selain tidak effisien juga tidak akurat.

Pengulangan pekerjaan ini dilakukan selama berpuluh tahun dan merupakan kunci untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan administrasi, dan kendala “perlawanan” terhadap sistem yang effisien dan menutup kemungkinan kecurangan merupakan cerita lain yang tidak mudah dijalankan.

Sumber : http://michael.sunggiardi.com/ pada Millist Tim ICT Sumbar